kalau komisi pemberantasan korupsi (kpk) serius hendak mengungkap surat keterangan lunas (skl)terhadap badan penyehatan perbankan nasional (bppn), maka dan serta mesti dimintai keterangan adalah kaum pejabat bppn pada ketika itu (2002-2004).
merekalah dan memberi usul dan melelang miring aset negara. kpk mesti memanggil kaum ketua bppn dan deputi-deputi bppn yang diduga adalah otak dari skl atau realese and discharge ini, kata anggota komisi xi dpr ri daripada partai demokrat, achsanul qosasi, terhadap antara news, jakarta, selasa.
pimpinan bppn ketika itu syafrudin tumenggung, deputy bppn eko santoso budianto.
keduanya, papar achsanul, dan mengajukan persetujuan realese and discharge kksk atas nama syamsul nursalim, the tje min, husodo a, the nin khong.
Informasi Lainnya:
- Penjualan New Honda Jazz
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Penjualan New Honda Jazz
- Cari Hotel Murah di RajaKamar
merekalah yang ada kaitan dengan para konglomerat saat tersebut. bppn mengajukan permohonan pada pemerintah untuk dibuat release and discharge dengan recovery 20 persen. sisanya dianggap lunas, papar dia.
bppn, lanjut dia, dikelola oleh kaum bankir yang diduga membela konglomerat.
dpr ri amat mendukung langkah kpk guna memperjelas sejarah pesta lelang aset negara saat itu. audit forensik serta dibutuhkan agar mengungkap semangat transaksi, demikian achsanul.